Presiden Bagikan 4.212 Sertifikat Tanah pada Masyarakat Magelang


Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, hari ini, Presiden  Joko Widodo memberikan sebanyak 4.212 sertifikat tanah kepada masyarakat.Pemberian tersebut ditujukan kepada masyarakat di Kabupaten dan Kota Magelang.

Sebagai pengingat, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah menjadi perhatian penuh Presiden Joko Widodo. Maka itu, sejak tahun lalu, Presiden bersama dengan jajaran kabinetnya bertekad untuk menata sector pertanahan yang salah satunya dilakukan melalui penerbitan sertifikat tanah.

Pemberian sertifikat tanah ini juga dimaksudkan sebagai tanda bukti pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat. Ketiadaan bukti hak atas tanah tersebut pada akhirnya menyebabkan sengketa, baik antar individu, individu dengan perusahaan, dan individu dengan pemerintah.

“Di hampir semua provinsi, banyak sekali sengketa-sengketa karena masyarakat banyak yang belum pegang sertifikat. Setiap saya ke provinsi keluhannya adalah sengketa-sengketa tanah  .Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN percepat yang namanya penyerahan sertifikat untuk rakyat,” ujar Presiden pada Senin, 18 September 2017, di lapangan olahraga drh.Soepardi, Magelang.

Presiden sendiri telah menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat hak atas tanah diberikan kepada masyarakat pada tahun ini. Sementara pada tahun mendatang, sebanyak 7 juta sertifikat ditargetkan untuk dapat diberikan dan 9 juta sertifikat pada tahun setelah itu.

“Biar cepat.  Di Jawa  Tengah sendiri ada 21,5  juta bidang tanah, yang disertifikat baru 10 juta lebih sedikit. Baru 49 persen,” menerangkan.

Adapun di Kabupaten Magelang, sebanyak 500 hingga 1.000 sertifikat tanah biasa diberikan. Jumlah penerbitan tersebut dirasa masih terlalusedikit dan lambat .Presiden kemudian menargetkan kepada Menteri BPN untuk menerbitkan sebanyak 17 ribu sertifikat pada tahun ini.

“Kerja dengan saya memang harus seperti itu. Harus cepat.Tak hitung juga,” kata Presiden.

Kemudian, dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah. Iame minta agar masyarakat berpikir jernih dan mempertimbangkan betul bilangin memanfaatkan nilai guna sertifikat dengan cara menggadaikannya ke bank. Baginya,  peminjaman dan pembelanjaan terbaikialah yang langsung meningkatkan produktivitas.

“Dihitung dan dikalkulasi. Dipakai untuk usaha apa harus dihitung dulu. Bisa mengangsur setiap bulan tidak ? Kalau tidak bisa tidak usah, bisa hilang nanti (sertifikatnya),” ia mengingatkan.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU danPerumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah GanjarPranowo.

Setelah menyerahkan sertifikat,  Presiden melanjutkan perjalanan menuju Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Tuksongo di Kecamatan Borobudur untuk meninjau maket, sentra UKM dan fasilitas Balkondes yang ada.

Magelang, 18 September 2017

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin